-->

Sistem pendidikan yang kaku dan panjang

sistem pendidikan yang kaku dan panjang - faizalhusaeni.com.jpg

Sistem pendidikan yang kaku dan panjang - Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan dengan tiga tipenya, yaitu sekolah umum seperti SD, SLTP, SMU/SMK, Perguruan Tinggi umum, dan sekolah murni keagamaan seperti pesantren serta sekolah agama plus dengan pengetahuan umum seperti madrasah. Semuanya cenderung mempertahankan karakteristik lembaga masing-masing, sehingga dalam perkembangannya berupaya untuk saling mempertahankan ciri dan karakteristiknya masing-masing pula.

Beragamnya sistem pendidikan kita tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam mewujudkan hasil-hasil pendidikan. Dengan ciri dan karakteristik masing-masing, kelihatan bahwa masing-masing pendidikan tersebut menganggap bahwa nilai yang dihasilkannya lebih baik berikut dengan kelebihan yang dimunculkannya.

Akibatnya dari sistem pendidikan seperti ini, maka akan menimbulkan responsibility yang rendah terhadap dualisme keilmuan yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan kita. Kondisi seperti ini menyebabkan kakunya, daya gerak dan holistiknya sentuhan pendidikan sebagai wadah untuk pembentukan karakter anak bangsa (character building).

Pelayanan pendidikan selama ini dinilai tidak fair dan bersifat diskriminatif seperti penerapan kelas unggul dan diperuntukkannya hanya bagi siswa yang pintar, yang berbeda perhatiannya dan perlakuannya dengan siswa yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja, pemberlakuan sekolah favorit dan sebagainya.

Semua ini dilakukan biasanya tidak terlepas dari persoalan gengsi, uang, dan kualitas. Akibatnya, dirasakan bahwa kelas unggul, sekolah favorit merupakan milik orang-orang kaya dan pintar saja. Pada hal kenyataannya, siswa yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja juga berhak untuk memperoleh pelayanan yang baik dan memadai. Kondisi seperti ini jelas akan menimbulkan diskriminasi terhadap siswa yang tidak mampu, yang berarti bagi mereka yang tidak mampu terpaksa harus tidak sekolah.

Dalam negara yang demokratis seperti Indonesia ini, sistem pendidikan pun harus demokrasi. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Termasuk dalam pengertian demokrasi di sini mencakup arti demokrasi secara horizontal maupun vertikal.

Demokrasi secara horizontal artinya bahwa setiap anak, tanpa ada terkecualinya, berhak mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan sekolah. Sedangkan demokrasi secara vertikal berarti bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Sistem pendidikan yang kaku dan panjang -faizalhusaeni.com

Akan tetapi sungguh ironis, karena realita tidak selalu sesuai dengan harapan. Nyatanya bahwa dalam lingkungan sosial yang miskin, kebanyakan masyarakat memiliki taraf pendidikan yang sangat rendah. Bahkan, mereka sering belum melek huruf atau putus sekolah, atau paling-paling hanya tamat dari sekolah dasar. Semetara, kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan sangat terbatas.

Dan pada saat ini, taraf pendidikan yang sangat rendah pada umumnya berimplikasi pada kemungkinan dan peluang yang serba terbatas. Memang, tidak dapat diklaim bahwa orang miskin yang kurang berpendidikan itu bodoh. Namun, kenyataannya bahwa kepandaian mereka mau tidak mau pasti terbatas pada lingkungan sosial mereka yang sangat kecil dan cenderung terarah pada tradisi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa mereka sering kurang berdaya dalam menghadapi dunia modern dengan segala bentuk persaingan yang ada di dalamnya.

Di sisi lain, tentu saja hasil proses pendidikan, terutama prestasi sekolah tidak terpengaruhi atau dikondisikan oleh lingkungan sosial dan ekonomi semata-mata. Banyak faktor yang turut berperan dalam hal ini. Namun tidaklah dapat disangkal bahwa antara keduanya terdapat semacam "lingkaran setan" yang sangat mendalam pengaruhnya, yaitu antara keberhasilan pendidikan di satu pihak, dan kemiskinan di pihak lain. Artinya, pendidikan orang miskin kurang berhasil karena mereka miskin, dan sebaliknya, mereka tetap miskin karena kurang berhasil dalam pendidikan.

Persoalan tersebut adalah masalah partisipasi dalam pendidikan yang merupakan tuntutan atau kondisi masyarakat sebagai input dengan kemampuan sistem pendidikan sebagai kriterium. Masalah partisipasi dalam sistem pendidikan ini adalah masalah kurang tertampungnya tuntutan masyarakat oleh sistem pendidikan yang berkaitan dengan berbagai tingkat pertumbuhan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, upaya pemerataan pendidikan atau pendidikan untuk semua sangat tepat dan penting dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Dan dengan melihat kenyataan tersebut, makna pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa, maka tiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Sebagai konsekuensi langsung dari adanya komitmen ini, maka setiap warga negara, tanpa mengenal latar belakangnya, baik yang memiliki kemampuan sangat cerdas maupun sangat rendah, baik yang hidup di kota maupun di desa, baik yang berbeda suku maupun agama, semuanya memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan fungsional setidak-tidaknya selama sembilan tahun (pendidikan dasar).

Dan untuk melaksanakan prinsip demokratisasi pendidikan secara horizontal seperti yang dijelaskan di atas, maka kita harus menyediakan dan mengadakan sekolah-sekolah sedemikian rupa banyaknya sehingga semua anak yang telah mencapai usia sekolah dapat ditampung di sekolah-sekolah yang ada. Hal ini didasari oleh partisipasi warga negaranya, dan untuk itu diperlukan taraf pendidikan dasar tertentu.

Untuk memperluas kesempatan bersekolah tersebut, kita tentunya harus menambah jumlah gedung sekolah, perlengkapan sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, faktor pembiayaan dan yang sangat penting adalah mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Akhirnya, semua kembali lagi kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintahnya melaksanakan dengan baik, maka kebawahnya pun akan mengikuti.

0 Response to "Sistem pendidikan yang kaku dan panjang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel